faktasidik.com_Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pendidikan politik bagi 20 partai politik di Indonesia. Program KPK ini bertujuan untuk membantu penguatan integritas partai politik yang didalamnya ada program executive briefing bagi Ketua, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum partai politik.
Pendidikan politik KPK akan dibagi ke dalam 21 gelombang. Gelombang pertama akan menghadirkan Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, serta 20 gelombang selanjutnya akan dilaksanakan oleh masing-masing partai politik.
Pendidikan politik KPK ini akan menjadi penentuan masa depan bangsa dalam menghasilkan para pemimpin bangsa yang nantinya akan mempunyai andil besar dalam menyusun regulasi, peraturan daerah serta undang-undang.
Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis, dan diriset secara mendalam.
Di dalam pendidikan politik ini, KPK akan melakukan pembekalan antikorupsi bagi pengurus partai di pusat dan daerah, serta pembelajaran mandiri antikorupsi secara elektronik. Pendidikan politik diharapkan dapat menjadi momentum untuk melakukan pemberantasan korupsi yang terstruktur dan kolaboratif bersama pemangku kepentingan, khususnya di dalam partai politik.
Pendidikan politik memiliki tujuan untuk membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik dalam individu. Pendidikan politik mendorong masyarakat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab dalam perpolitikan negara.
Selain itu, tujuan pendidikan politik membuat masyarakat menjadi berdaya dan mampu dan dapat mengaplikasikan perilaku politik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan politik, setiap individu diajarkan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, serta lembaga pemerintahan.
Penulis /Sumber : Sri Wahyuni
Editor : Alian