PAGAR ALAM —, faktasidik.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam kembali melakukan penyegaran struktur birokrasi. Wali Kota Pagar Alam, H. Ludi Oliansyah, secara resmi melantik serta mengambil sumpah/janji sejumlah pejabat untuk mengisi posisi Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemkot Pagar Alam.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Rapat Besemah Due (II), Kantor Wali Kota Pagar Alam, pada Jumat (4/9/2026). Agenda penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten dan Staf Ahli, seluruh Kepala OPD, hingga Kepala Bagian di lingkungan Pemkot Pagar Alam.
Dalam arahannya, Wali Kota Ludi Oliansyah menegaskan bahwa perombakan serta rotasi posisi ini murni bagian dari pembenahan struktur birokrasi, sekaligus penataan organisasi daerah. Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan posisi akibat pejabat yang purna tugas, serta bagian dari strategi regenerasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Dinamika rotasi dan pelantikan adalah hal biasa dalam birokrasi. Ini murni pembenahan untuk penguatan kinerja dan regenerasi ASN ke depan, bukan didasari latar belakang lain," tegas Ludi.
Secara khusus, Wali Kota menggarisbawahi esensi peran ASN sebagai pelayan publik. Setiap kebijakan dan program kerja yang dirumuskan oleh pejabat baru harus bermuara pada asas manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh warga Kota Pagar Alam.
Integritas dan marwah sebagai aparatur negara, menurutnya, wajib dijaga di mana pun ditempatkan.
"Yang kita perjuangkan adalah kepentingan jeme (masyarakat) banyak, bukan kepentingan pribadi maupun golongan. Musuh terberat kita itu bukan orang lain atau lawan politik, melainkan diri kita sendiri," ungkap Wako Ludi dengan lugas. (Jauhari)
Menutup arahannya, Ludi mengajak seluruh jajaran pejabat yang baru dilantik maupun seluruh ASN Pemkot Pagar Alam untuk menanggalkan perbedaan politik pasca-dinamika daerah.
Ia menekankan pentingnya membangun soliditas, menjaga stabilitas politik lokal, serta memperkuat koordinasi lintas sektoral demi menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan berorientasi pada masyarakat.

